Beredarnya surat peringatan ke-1 atas pendaftaran waralaba dari Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 16 Januari 2018 memang kembali menyita perhatian para pelaku usaha Indonesia. Salah satunya ialah konsultan franchise dari International Franchise Business Management (IFBM) Burang Riyadi.

“Saya kira apa yang dilakukan pemerintah bagus sejauh mereka menerapkan peraturan yang sudah di berlakukan sebelumnya. Jadi jangan sampai peraturan tersebut diterbitkan tapi tidak terlaksana dengan baik. Terlepas peraturan itu bermanfaat atau tidak,” jelasnya.

Bagi Burang, setelah peraturan tersebut di enforce, pemerintah juga punya kewajiban evaluasai terkait apakah para pelaku usaha mendapatkan manafaat yang dicantumkan di dalam peraturan. Kemudian kedua apakah peraturan tersebut efketif untuk mencapai tujuan pemerintah.

“Ketiga, pemerintah perlu mengevaluasi juga apakah peraturan ini dapat memberikan kemajuan pada waralaba Indonesia. Sehingga intinya wajib di enforce juga wajib di evaluasi. Apabila ternyata hasil evaluasi kurang efektif sehingga harus dilakukan perubahan peraturan,” tandasnya.

Karena fakta yang terjadi, praktiknya di Indonesia memang belum professional dan sesuai dengan standar global. Sebab, fasilitas edukasi masih minim sehingga pelaku usaha tidak mengerti bagaimana yang semestinya.

Kedua insentif- insentif agar para pelaku usaha berkembang atau upgrade knowledge mengingat informasi terkait perolehan (hak) yang harusnya didapatkan setelah mendaftarakan STPW masih minim. “Sebenarnya para pelaku bisnis sangat sadar akan adanya peraturan. Sehingga mereka tidak sembarang bilang franchise, mereka tahu rules-nya. Adapun sebenarnya sekarang ini pemerintah meng-enforce siapa?. Jika nyatanya diperuntukan untuk para bisnis yang tidak melakukan perjanjian franchise ya gak bisa dipaksa!,” lanjutnya.

Senada dengan Burang, Pengamat Waralaba Senior dari IFBM lainnya, Royandi Junus mengungkapkan “Sudah sepatutnya Kemendag tidak dapat menyatakan bahwa bisnis yg dijalankan secara "waralaba" tapi mengaku bukan waralaba (misal mengaku Lisensi) dapat divonis franchising. Hal ini karena blm ada ketentuan atau peraturan tertulis yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan penyelidikan,” jelasnya.

Adapun lanjut Burang, Franchising ini sudah terbukti sebagai sistem kemitraan yang efektif di dunia. Sehingga sangat dianjurkan para pelaku usaha ini perlu mempelajari franchise yang standar secara global dan mendalam sehingga mampu diterapkan dan meminimalisir risiko kegagalan berwirausaha.